Oleh: Bukhari, Wartawan Poskota
MENGEJUTKAN, baru-baru ini China Development Bank (CDB) meminta Pemerintah Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
Proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung itu semula diperkirakan menelan dana 6,07 miliar dolar AS. Namun kini biayanya membengkak. Adapun taksiran terbaru biayanya mencapai 8 miliar dolar AS alias bengkak 1,9 dolar AS atau sekitar Rp27 triliun.
Sebelumnya, permintaan China akan hal itu disampaikan oleh Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, melalui konferensi pers pada Selasa (27/6) lalu.
Wahyu menyebut permintaan itu kini sedang dirembuk oleh Kementerian Keuangan RI.
Pembengkakan biaya proyek kereta cepat ini juga sempat dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo yang ikut dalam rapat itu menjabarkan penyebab dana proyek yang kian membengkak.
Menurut Didiek, semua itu terkait dengan konstruksi, permesinan dan pengadaan serta biaya pembebasan lahan yang meningkat.
Pendanaan proyek kereta cepat menggunakan APBN sebenarnya telah melanggar janji pemerintah yang sejak awal mengatakan tak akan memakai duit negara.
Tahun lalu, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 sebagai pengganti Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Atas dasar aturan baru itu, Jokowi memperkenankan proyek kereta cepat didanai dengan APBN.
Proyek Kereta Jakarta Bandung yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023. Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit.
