BEBERAPA hari ini beredar kabar burung bahwa Ganjar Pranowo dilarang ke luar kota untuk melakukan safari politik. Boleh ke luar kota, asalkan ada surat penugasan dari DPP PDIP atau undangan dari daerah yang hendak dikunjunginya. Ini berlaku bagi seluruh kader PDIP, bukan hanya Ganjar.
Berita soal inipun menarik perhatian publik, termasuk menjadi bahan obrolan di warteg ujung gang.
“Sepertinya jalan menuju capres semakin berliku,” kata mas Bro, pelanggan setia warteg tersebut. “Belum lagi soal tiket menuju istana.”
“Tetapi semakin berliku, tambah mengasyikan loh. Melewati perjuangan panjang penuh tantangan dapat menuai kebahagiaan,” kata Heri.
“Ini bicara soal aturan safari politik , bukan jalan berliku, bukan juga soal lika – liku laki – laki, “ kata Yudi menimpali.
“Safari politik itu kan upaya membuka jalan menuju capres. Kalau jalannya lurus dan mulus, akan lebih bagus. Jika banyak liku, akan sulit sampai ke ujung jalan. Paham maksud gue?’ tanya mas Bro layaknya analis politik.
“Tapi kenapa pakai surat tugas ya, apakah itu bukan membatasi” tanya Heri.
“Itu aturan partai. Sebagai petugas partai wajib patuh,” kata Yudi.
“Kalau ke luar kota bukan untuk safari politik, tetapi urusan keluarga, atau rekreasi keluarga di akhir pekan, haruskah pakai surat tugas” tanya Heri.
“Itu lain soal. Tetapi aktivitasnya akan tetap mendapat sorotan. Bisa jadi ada yang mengaitkan kalau itu bagian dari safari politik,” ujar Yudi.
“Sulit juga ya jadi orang ngetop, gerak geriknya dicermati. Keliru sedikit, langsung heboh.,” kata mas Bro.
