JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Situasi perekonomian di Indonesia dianggap relatif baik dengan potensi resesi lebih kecil jika dibandingkan negara lain yaitu sekitar 3 persen, hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo.
"Meski demikian, pemerintah berharap IMF akan terus mendukung dan memberikan narasi positif terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam menghadapi krisis global," terang Jokowi.
Itu disampaikan Kepala Negara saat menerima delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7/2022).
Delegasi yang hadir yaitu Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani.
Usai pertemuan Presiden Jokowi dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menko Airlangga mengatakan ekonomi Indonesia relatif sedang baik di mana inflasi sekitar 4,2 persen, pertumbuhan 5,01 persen.
"Kemudian juga dalam situasi lain Indonesia, ekonomi dibanding negara lain kita punya debt to GDP ratio sekitar 42 persen, beberapa negara itu mencapai 100 persen. Kemudian defisit masih sekitar 4 persen dan _current account_ 0,5 persen dan balance of trade kita 26 bulan positif terus, dan Indonesia punya foreign reserve sebesar USD135 miliar," ujar Menko Perekonomian.
Namun, lanjut Airlangga, kiita sangat mengkhawatirkan dengan kondisi inflasi yang naik di berbagai negara.
"Tingkat suku bunga akan masuk rezim baru yaitu kenaikan tingkat suku bunga global dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia," lanjutnya.
Dalam keterangan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyampaikan bahwa IMF menilai perekonomian Indonesia dalam kondisi baik dari beberapa sisi seperti kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang mengalami surplus perdagangan selama 26 bulan berturut-turut, dan sisi inflasi yang berada di bawah 5 persen.
"Paling penting yaitu sinkronisasi dan kerja sama kebijakan moneter fiskal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk bisa menjaga untuk tetap bekerja secara harmonis karena ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia," ucap Sri Mulyani.