Dalami Polemik Perubahan Nama Jalan di Jakarta, DPRD Bakal Bentuk Pansus

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi A DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik perubahan 22 nama jalan di Jakarta dengan nama tokoh Betawi.

Pembentukan Pansus tersebut mengingat kebijakan yang diinisiai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI banyak dikeluhkan masyarakat.

Diketahui, setelah Pemprov DKI merubah 22 nama jalan dengan toko Betawi banyak warga mengeluhkan lantaran berimbas pada pengurusan sejumlah dokumen. Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Induk Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen kependudukan lainnya.

"Ya kita akan membentuk Pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan. Supaya dikemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Kamis (14/7/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi A Fraksi PDIP, Gembong Warsono, mendukung pembentukan Pansus perubahan 22 nama jalan yang sudah ditetapkan Pemporv DKI itu.

Sebab, menurutnya, kebijakan ini memang berdampak banyak pada dokumen warga dan telah merepotkan Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil (Dukcapil).

"Kita harus cari tau dulu pangkalnya. Dukcapil ini hanya akibat, itu persoalannya. Makanya tidak tuntas persoalan, jadi persoalan ini yang bisa menuntaskan hanya pansus kalo nggak pansus nggak tuntas," pungkas Gembong. 

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengganti dan meresmikan 22 nama baru jalan di wilayah Jakarta menggunakan nama tokoh-tokoh Betawi. Menurutnya, penamaan dengan nama tokoh itu sebagai penghormatan terhadap pribadi tokoh Betawi.

Anies mengatakan, penggunaan nama tokoh Betawi sebagai nama jalan, gedung, dan zona akan menjadi penanda kehadiran mereka di Jakarta. Dia menyebut, Betawi otomatis akan menjadi sebuah museum. (Aldi)