Sri Mulyani Keluhkan 24 Ribu Aplikasi Milik Pemerintah: Bikin Biaya Tidak Efisien!

JAKARTA.POSKOTA.CO.ID- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kementerian dan lembaga memiliki puluhan ribu aplikasi. Sayangnya aplikasi tidak bisa digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi.

"Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi dan juga 24.000 (aplikasi di kementerian/lembaga). Kemudian setiap lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," kata Sri Mulyani, Senin (11/7/2022).

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah menginisiasi kebijakan untuk membuat e-government. Nantinya aplikasi dan kebijakan antarkementerian dan lembaga akan saling terhubung.

"Jadi disebut intergovernment connection maupun penggunaan aplikasi, jadi tidak tiap orang (kementerian/lembaga) buat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan lebih coordinate," jelasnya.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap menerapkan keamanan data untuk menerapkan e-government.

"Kita juga harus memperhatikan keamanan. Beberapa kali beberapa site juga terkena serangan hacker, itu ke berbagai site pemerintah itu sangat sering terjadi, cybersecurity jadi sangat penting," kata dia.

Bendahara Negara ini menilai digitalisasi di lingkungan pemerintah memberikan banyak manfaat bagi keuangan negara. Salah satunya, belanja barang seperti alat tulis kantor (ATK) mengalami penurunan. Sementara belanja internet justru meningkat.