Perdana Menteri Australia Beri Ukraina Tambahan Bantuan Militer Rp 1 Triliun

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Australia mengumumkan akan menyalurkan kembali bantuan militer senilai Rp1,1 triliun ke Ukraina, maka total bantuan militer menjadi Rp3,9 triliun.

“Australia akan memberikan paket bantuan baru ke Ukraina: A$99,5 juta [sekitar Rp1,01 triliun] dalam bantuan militer, termasuk 14 kendaraan lapis baja pengangkut personel, 20 kendaraan mobilitas yang dilindungi Bushmaster, dan peralatan militer lainnya yang dipasok oleh industri pertahanan Australia," kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese seperti yang dikutip TASS  pada Senin (4/7/2022).

Anthony menjelaskan paket bantuan baru tersebut diberikan atas permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tak hanya bantuan langsung, Australia juga menyumbangkan dana kontribusi ke NATO lewat Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund.  

Australia juga mengalokasikan dana sebesar A$8,7 juta atau sekitar Rp88,6 miliar untuk membantu penjagaan perbantasan Ukraina. Total, jelas Anthony, bantuan militer Australia untuk Ukraine menjadi A$388 juta atau sekitar Rp3,9 triliun, setelah invasi Rusia.

Anthony menegaskan akan memberikan akses bebas bea untuk impor Ukraina ke Australia dan akan campur tangan di Mahkamah Internasional untuk mendukung Ukraina dalam kasusnya melawan Rusia.

"Kunjungan saya ke Kiev dan kunjungan baru-baru ini oleh para pemimpin dunia lainnya mengirimkan pesan yang jelas bahwa negara-negara demokratis seperti Australia akan berdiri berdampingan dengan rakyat Ukraina pada saat dibutuhkan," kata perdana menteri.

Dia mengatakan Australia akan melarang impor emas Rusia dan menjatuhkan sanksi pada beberapa menteri Rusia.

Australia sekarang telah memberlakukan sanksi terhadap 828 warga negara Rusia dan Belarusia, termasuk presiden kedua negara, atas peristiwa di Ukraina. Ini juga memberikan sanksi kepada 47 entitas Rusia, melarang ekspor senjata dan komponen, bahan baku dan peralatan untuk memproduksi minyak dan gas dan membatasi impor energi, senjata, dan amunisi Rusia.

Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari kepala republik Donbass. Dia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi negara tersebut. Barat membalas keputusan Rusia dengan menjatuhkan sanksi pada negara tersebut.