.jpg)
Lebih lanjut, Iwan menuturkan, saat ini di Kabupaten Bogor sedikitnya ada 1.000 P3K yang sudah dilantik.
"Lebih dari 1.0000 P3K itu digaji dari APBD, harus digaji APBD dengan nilai yang mirip-mirip PNS," lanjutnya.
Iwan pu mengaku, ia mendapat hasil Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor, yang menyebutkan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait penghapusan honorer.
"Ada kebijakan dua tahun pada tahun lalu dan tahun ini terakhir, ya mungkin jangan dulu lah, kita tidak menerapkan itu secara langsung dulu, karena dukungan anggarannya darimana? Kita kan sudah memploting anggaran untuk ini itu, ada aturan juga dari kementerian misalnya buat kegiatan kesehatan berapa persen, pendidikan, pengawasan, sekarang kalo ada kebijakan tentang honor harus diberhentikan dan menggiring ke P3K ya itu dampaknya luar biasa," ucapnya.
Hingga saat ini, Pemkab Bogor, masih mencari solusi terbaik terkait penghapusan pekerja honerer ini.
"Kalo misalnya harus ya mau gak mau kita ngikutin kebijakan pusat, tapi harus ada yang terkoreksi pembangunan publik, pembangunan yang lainnya terkoreksi terkurangi, jangan sampe kita ini mengurus keuangan negara tapi hanya untuk pegawai, kan keinginan masyarakat juga banyak, bansos, bantuan keuangan desa, pembangunan publik, belanja modal ini kan banyak, kalo semua digiring untuk gaji kan tidak produktif," paparnya lagi.
Menurut Iwan, saat ini beberapa Kabupaten di Indonesia masih memerlukan bantuan dari pusat.
"Kemarin juga saya diskusi malem disini ngobrol-ngobrol itu, semua pemerintah daerah sepakat mempertahankan pegawai honor jangan ada kebijakan diberhentikan, kalo diterapkan hari ini liatin aja kemungkinan bakal banyak pengangguran, apalagi Bogor yang penduduknya banyak dan pegawainya banyak," pungkasnya. (Panca)
