Sosialisasikan SPI dan Maturitas SPIP 2022, Pemprov Banten Komitmen Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

SERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemprov Banten menggelar kegiatan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP) di lingkungan Pemprov Banten tahun 2022 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (15/6/2022). 

Kegiatan sosialisasi itu merupakan tindaklanjut dari kunjungan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar ke KPK RI beberapa waktu yang lalu terkait rencana program yang akan dilakukan dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan. 

Hadir dalam acara sosialisasi itu Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Sekda Banten M Tranggono, seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Banten, perwakilan dari KPK RI dan BPKP perwakilan Banten.

Dalam sambutannya Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, SPI ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana rendahnya integritas birokrasi adalah salah satu sumber persoalan yang harus diperbaiki.

Survei penilaian integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan, baik oleh Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah.

"Responden penilaian dilakukan kepada pegawai Pemprov sebagai pihak internal, pengguna layanan sebagai pihak eksternal, dan juga ekspert atau ahli dari berbagai kalangan," katanya.

Dalam penilaian SPI dan SPIP yang dilakukan ini mencakup transparansi, integritas, pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta intensitas sosialisasi antikorupsi pada setiap instansi.

KPK kemudian merekomendasikan agar Pemprov Banten dapat melakukan upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas, salah satunya pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi. 

"Lalu penguatan sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi penggunaan teknologi dan meminimalisir perdagangan pengaruh (trading in influence)," jelasnya. 

Dikatakan Al Muktabar, kita semua harus menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.