Sinyal Bagi Menteri yang  Berkinerja Buruk

Kamis 16 Jun 2022, 05:51 WIB
Kolase foto Zulhas dan Hadi Tjahjanto. (Foto: Diolah dari Google).

Kolase foto Zulhas dan Hadi Tjahjanto. (Foto: Diolah dari Google).

Oleh: Toga, Wartawan Poskota

 

PRESIDEN Joko Widodo mencopot sejumlah menteri dan wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana negara pada Rabu (15/6/2022).

Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Posisi wakil menteri juga mengalami perombakan. Salah satunya Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni   menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama kader PSI Surya Tjandra yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2019 lalu.

John Wempi Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Bongkar pasang kabinet bukan kali pertama dilakukan presiden Jokowi, sejak menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu.

Reshuffle yang pertama terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015, dimana Jokowi melakukan reshuffle dengan mengganti 5 menteri sekaligus.

Pada Rabu, 27 Juni 2016, Jokowi kembali merombak susunan kabinet kerjanya, yang terdapat 15 menteri dan satu badan yang digantinya. Dan pada 17 Januari 2018 kembali melakukan reshuffle dan partai Golkar ditarik masuk kabinet.

Masih ditahun yang sama, Jokowi kembali melakukan reshuffle ke empat, tepatnya pada 23 Desember 2018 dengan mengganti 6 menterinya.

Terakhir Jokowi melakukan reshuffle pada  Rabu 28 April 2021 dengan menggabungkan dua Kementerian menjadi satu kemendikbud ristek, dan membentuk 1 Kementerian baru.

Reshuffle kali ini diharapkan menjadi  sinyal kepada para menteri yang memiliki kinerja buruk dan hanya sibuk mengurusi partai, agar tahu bahwa tugas utama dari menteri adalah pembantu presiden dan menjalankan pemerintahan.

Bukan hanya menteri yang akan maju dalam pemilu 2024 saja, bahkan para menteri yang berasal dari partai pengusung dan pendukung juga diharapkan tetap fokus menjalankan tugasnya dan mengerti akan skala prioritas dari jabatannya.

Berita Terkait

News Update