JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai menyelenggarakan ajang balap Formula E pada tanggal 4 Juni 2022 di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Namun demikian, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti ajang balap mobil listrik itu, terlebih terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang digunakan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan, anggaran pelaksanaan balap Formula E harus diaudit untuk menilai kejujuran semua pihak.
Gilbert mengatakan, balap Formula E yang diselenggarakan di Ancol timbul kesan seakan-akan perhelatan tersebut sukses tanpa kriteria yang jelas.
"Perhelatan diklaim sukses tanpa data, dan terkesan menutupi permasalahan yang ada. Masalah anggaran yang luar biasa besar untuk perhelatan seakan bermaksud ditutupi karena sudah dilaksanakan," ujar Gilbert, Kamis 16 Juni 2022.
Padahal, kata Gilbert, esensi dari permasalahan yang timbul adalah penggunaan APBD DKI yang menabrak aturan berkali-kali sejak penandatangan di New York yang tanpa perencanaan.
Pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk APBD-P (Perubahan) yang dikatahui sebelumnya perhelatan ini diselenggarakan di Monas tanpa perencanaan dan mengerti aturan.
"Dan akhirnya memaksakan asal terlaksana di atas tanah rawa untuk perhelatan Formula E yang hanya sekali di Ancol," ucap Gilbert.
Berdasarkan uraian diatas, kata Gilbert, data tersebut sangat tepat dan baik bila dilakukan audit oleh pihak ketiga, dengan auditor 5 atau oleh BPKP dengan audit khusus.
"Kejujuran atau kebohongan Gubernur dan jajarannya dalam hal ini akan nyata demikian juga kejujuran atau kebohongan para kritikus," tandasnya.
"Bukan sekedar polesan atau kata-kata bila bersedia diaudit menyeluruh atau khusus. Kita butuh pemimpin yang sesuai perbuatan dan kata-kata," pungkas Gilbert.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
