Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Bertekad Selesaikan Masalah Ketersediaan Minyak Goreng

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang kini menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) di Kabinet Indonesia Maju, bertekad untuk menyelesaikan minyak goreng yang menjadi persoalan masyarakat.

"Saya segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya," ungkap Zulkifli usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Zulkifli pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Ia mengaku akan segera menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng. 

"Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya," ungkap Zulkifli.

Presiden Joko Widodo sendiri menilai  Zulkifli memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, utamanya terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.

"Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," ujar Jokowi memberikan penilaian terhadap Zulkifli. 

Terkait pelantikan  Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi menilai pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN," ucap Presiden.

Hadi sendiri menegaskan  bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Tanah Air, termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat. (johara)