Menurut Adrian, dalam kaca mata pemikirannya, perihal peringkat yang diperoleh Fahri tidak serta merta dapat menjamin dirinya diterima sebagai anggota Polri.
"Setahu saya, ranking memang diinfokan kepada peserta tes, tapi semua harus berasumsi bahwa ranking itu belum pasti mengingat hal-hal yang antara lain bisa terjadi pada calon tersebut. Jadi jangan over confidence, karena toh belum ada keputusan yang membuat Polri harus menerima," kata Adrian.
Adrian melanjutkan, terkait dengan pemeriksaan kesehatan (rikkes), memanglah dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap 2 memiliki sifat penguji hasil rikkes di tahap 1.
"Dalam hal ini semua calon kan di tes ulang, tentu saja calon harus menerima kalau keputusan panitia berbeda dengan sebelumnya," imbuhnya.
"Dan setahu saya, hasil rikkes tahap 2 itu dikomunikasikan kepada calon. Pada tahap 1 juga begitu. Maka, menurut saya, tidak pas jika calon itu dalam videonya seolah-olah mengatakan tidak tahu apa penyebab ketidaklulusannya," sambung dia.
Selain itu, dia juga mengatakan tak relevan apabila disebut telah terjadi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Polri dalam perkara ini. Sebab menurutnya, pengganti calon yang gugur diambil dari calon peringkat bawah yang sebenarnya lulus namun tidak bisa berangkat karena keterbatasan kuota.
"Itu jumlahnya banyak. Bagi banyak orang, mereka mungkin diketahui gagal padahal mereka lulus namun tidak terpilih untuk berangkat," tutur dia.
Dia berpendapat, dalam perkara ini telah terjadi suatu miskomunikasi yang perlu dijernihkan oleh Kepolisian. Pasalnya, persoalan ini akan sangat dengan mudah memunculkan citra buruk menyangkut prinsip BETAH terkait penerimaan personel.
"Dengan asumsi yang saya paparkan di atas. Saya tidak setuju jika akhirnya calon diterima. Nanti proses seleksi Polri tidak dianggap berwibawa dan mudah digoyang," tutup dia. (adam)
