JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gawat. Buntut soal Ustaz Abdul Somad (UAS) dilarang masuk Singapura, membuat akun media sosial (medsos) Presiden Halimah dan PM Lee Hsien Loong serta pejabat lainnya diserbu komentar atau di-spam pendukung UAS yang dilarang tersebut.
Disebutkan oleh media Singapura The New Paper Singapore, bukan hanya akun media sosial Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang dibanjiri komentar pendukung UAS. Di media itu juga disebutkan, pelarangan masuk UAS karena sejarah ajaran ekstremis.
"Akun media sosial Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong bersama dengan beberapa pejabat politik dan lembaga pemerintah, telah dibanjiri komentar dari pendukung penceramah Indonesia Abdul Somad Batubara, yang ditolak masuk ke Singapura pada hari Senin. (16 Mei) karena sejarah ajaran ekstremis," tulis media itu.
Pemeriksaan oleh The Straits Times menemukan komentar dengan tagar #SaveUAS dan #SaveUstadzAbdulSomad di postingan Instagram oleh Presiden Halimah dan PM Lee.
Akun-akun lain yang menjadi sasaran antara lain laman Twitter PM Lee, akun Instagram Menteri Senior Teo Chee Hean dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, laman Twitter Pemerintah Singapura dan Kementerian Hukum, serta laman Instagram Kementerian Luar Negeri, Badan Pariwisata Singapura dan Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan.
Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong. (foto: video/TST)
Menanggapi pertanyaan media, Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa akun media sosial dari sejumlah pejabat politik dan lembaga pemerintah telah di-spam, dibanjiri sampah komentar-komentar pendukung UAS.
Juru bicara MCI mencatat bahwa ada juga seruan untuk serangan siber terhadap akun media sosial Pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia.
Kementerian mengatakan dua perusahaan pengelola acara telah merusak situs web mereka.
Situs web telah dipulihkan dan Tim Tanggap Darurat Komputer Singapura (SingCert) akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan, tambahnya.
“Organisasi disarankan untuk mengambil langkah aktif untuk memperkuat postur keamanan siber mereka, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat pertahanan online mereka untuk melindungi organisasi mereka dari kemungkinan serangan siber, seperti perusakan web dan penolakan layanan terdistribusi (DDoS),” kata MCI. (*/win)
.png)
