DPR: Tanpa Sanksi, Kejahatan Israel pada Palestina akan Terus Berlangsung

Sabtu, 14 Mei 2022 10:41 WIB

Share
Anggota DPR, Sukamta. (foto: poskota/rizal siregar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Israel menyetujui pembangunan 4.427 rumah baru  di wilayah pendudukan Tepi Barat. 

Anggota Komisi I DPR  Sukamta menyebutkan Israel terus melakukan kejahatan aneksasi wilayah negara Palestina karena tidak ada sanksi negara-negara dan Perserikatan Bangsa Bangsa.

"Kejahatan Israel kepada  Palestina terus berlangsung akibat tidak ada sanksi tegas dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan komunitas internasional," kata Sukamta, Sabtu(14/5/2022). 

Ia  mengatakan,  perbedaan sikap jelas terlihat dari sanksi dunia internasional kepada Rusia. Ukraina yang disebut kawan terus di support, Rusia sebagai penjajah diberikan beragam sanksi tegas.

Standar ganda negara-negara di dunia ini memalukan dan menunjukan bahwa politik dan ekonomi berada di atas kemanusiaan. 

"Padahal penjajahan Israel kepada Palestina lebih lama dan lebih parah dari segi aneksasi wilayah, jumlah korban rakyat Palestina dibandingkan apa yang dialami Ukraina, tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini kemudian memberikan saran kepada pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina dan posisi Indonesia dalam geopolitik dunia.

Kita Indonesia, lanjutnya  ⁰sebagai negara yang menentang penjajahan di dunia perlu melakukan langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang. 

"Posisi Indonesia yang kini memimoin G-20 baru menjadi good boy, penyelenggara kegiatan G-20. Indonesia belum menjadi pemimpin sesungguhnya yang bisa menekan dan mengarahkan negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam agenda Internasional Indonesia khususnya di Palestina " ungkapnya.

"Saya mendorong langkah jangka pendek agar Indonesia melakukan diplomasi untuk menekan Israel bahkan mendorong PBB mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina dan memberikan sanksi tegas ke Israel. Langkah jangka panjangnya ialah memperkuat ekonomi, teknologi dan pertahanan Indonesia agar negara-negara maju tidak meremehkan Indonesia," saran Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler