Terkait Teriknya Cuaca Jakarta, Kata BMKG Karena Memasuki Pancaroba, Greenpeace: Karena Dipicu oleh Krisi Iklim

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta, belakangan ini diselimuti oleh teriknya cuaca panas yang dapat mencapai suhu sekitar 36° celcius. Hal itu pun, membuat banyak masyarakat merasa tak nyaman ketika melakukan aktivitas sehari-hari.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi ini disebabkan karena Indonesia tengah memasuki musim pancaroba atau periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

Namun, teriknya cuaca di Jakarta ini juga menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, yakni Greenpeace Indonesia.

Research Climate and Energy Greenpeace Indonesia, Haflah Disticta sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh BMKG terkait dengan kondisi cuaca di Jakarta belakangan ini, yang memang tengah memasuki waktu puncak suhu maksimum musim kemarau.

"Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, tren suhu maksimum Jakarta sendiri meningkat signifikan sebesar 2,12° celcius selama 100 tahun terakhir. Dan kenaikan suhu ini juga terjadi di banyak tempat," kata Haflah saat dihubungi Poskota.co.id Jum'at (13/5/2022).

Menurutnya, pemanasan global yang terjadi ini dipicu oleh krisis iklim yang tengah terjadi akibat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berlebih dan terus diproduksi.

"Soal emisi GRK ini perlu ada penanganan serius untuk menghentikan laju pemanasan global tersebut. Jika tidak, maka hal ini akan jelas sangat berbahaya dan mengancam ekosistem kehidupan kita semua," ujar dia.

Haflah menuturkan, bahwa publik bisa memperbaiki kondisi ini dari memulainya dari hal yang terkecil, seperti dengan merubah gaya hidup dan aktif menyuarakan masalah ini bersama komunitas-komunitas terdekat di lingkungan sekitar.

"Di tengah urgensi krisis iklim hari ini, memang sangat diperlukan perubahan yang sistematis melalui kebijakan-kebijakan iklim yang berpihak," imbuhnya.

Partisipasi publik dalam kebijakan-kebijakan pro iklim tersebut, ucap Haflah, dapat dilakukan dengan mulai mendorong pemerintah untuk turut aktif dalam merealiasasikan segala regulasi alternatif yang tidak selalu harus memanfaatkan energi kotor.