DPRD Siap Memakzulkan Wali Kota Depok Jika Saat Interpelasi KDS, Jawaban Tidak Memuaskan dan Ditemukan Penyimpangan

"Enam fraksi setuju soal pemasukan agenda masalah KDS dalam rapat paripurna. Namun Ketua DPRD Putra tidak setuju soal keputusan enam fraksi itu . Akhirnya situasi tidak kondusif sampai Ketua DPRD sambil menunjuk salah satu anggota Dewan Edi Sitorus sampai akhirnya Ketua mengetuk palu begitu saja," bebernya.

Perilaku dari Ketua DPRD Kota Depok Putra tersebut, lanjut Tajudin, telah melanggar kode etik yang ada.

"Untuk usulan penerima bantuan KDS khusus bagi warga miskin diusulkan ada 3.000 orang. Yang baru teralisasi di lapangan ada sekitar 2.600 penerima manfaat dalam waktu tiga bulan anggaran dana diambil dari APBD tahun ini," pungkasnya.

Sementara itu  Tajudin bersama 38 anggota dewan tergabung dalam enam fraksi lainnya akan mengambil langkah hak interpelasi tidak hanya pada Ketua DPRD Kota Depok namun juga ke Wali Kota.

"Jika nanti pada saat Interpelasi dilakukan untuk Walikota  para anggota Dewan merasa kurang  luas, maka akan kita lakukan Hak Angket yaitu pemeriksaan lebih dalam jika nanti ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran makan akan kita polisikan dan Wali Kota diminta untuk turun jabatan dengan dimakzulkan. Namun semua itu butuh proses yang panjang ," tutupnya. (angga)