Sentil Deddy Corbuzier terkait Podcast LGBT, DPR: Setop Memberi Ruang Bagi Pelaku LGBT!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyayangkan konten podcast Deddy Cobuzier yang diduga memberikan ruang dan menyiarkan berkaitan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
 
Kendati demikian, ia menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku LGBT.  

“Stop memberi ruang bagi pelaku LGBT di negara kita, apalagi sampai diekspos di raung publik, didengar dan dilihat masyarakat luas terutama generasi muda bangsa,” kata Jazuli yang dikutip Poskota dalam dpr.go.id pada Rabu 11 Mei 2022.
 
Sebelumnya, konten milik Deddy menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini. 

Ia dianggap mendukung LGBT karena menyiarkan dan memberikan ruang untuk pasangan gay yang berasal dari Jerman di konten Podcast YouTubenya.
 
Adapun, Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Banten II ini meminta agar konten LGBT di podcast milik Deddy Corbuzier tersebut untuk di Take Down.

Ia juga berharap hal ini tidak terulang lagi oleh content creator lain dan media manapun. 
 
Namun, Deddy telah melakukan take down konten tersebut serta meminta maaf atas konten sensitif tersebut karena telah membuat heboh warganet.
 
Ia juga menegaskan konten yang dibuatnya tak ada niat unsur mendukung LGBT, melainkan ia hanya menyoroti fenomena LGBT yang ada saat ini.

“Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak men-judge mereka,” kata Deddy yang dikutip dalam Instagram resminya @mastercobuzier. 
 
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Deddy seharusnya fokus bantu negara mengedukasi masyarakat dengan konten-konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, lantaran Deddy selama ini dikenal memiliki follower  atau pengikut yang besar.
 
“Yang jelas-jelas melanggar Pancasila dan konstitusi negara seperti LGBT jangan dong diberi ruang. LGBT jelas bertentangan dengan identitas dan karekter bangsa sebagai negara yang beragama dan berbudaya luhur,” kata Jazuli.

Jazuli juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus lebih aktif mengawasi dan mensupervisi konten-konten menyimpang di media sosial dan platform digital. Menurutnya, Kemenkominfo punya kewenangan men-takedown konten-konten menyimpang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
 
“Apalagi jika banyak protes dan report terhadap konten tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir menjaga generasi bangsa dari perilaku seks menyimpang,” pungkas Jazuli. (cr04)