ADVERTISEMENT

Kisruh Soal KDS yang Tidak Transparan, 38 Anggota DPRD Depok akan Gugat Pemkot dengan Lakukan Interpelasi

Senin, 9 Mei 2022 20:28 WIB

Share
Para anggota DPRD Depok enam fraksi (non PKS)  sepakat gelar Isterpelasi. (Foto: Angga)
Para anggota DPRD Depok enam fraksi (non PKS)  sepakat gelar Isterpelasi. (Foto: Angga)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Terjadi kisruh soal penerima manfaat Kartu Depok Sejahtera (KDS) program dari pemerintah daerah Kota Depok, karena diduga tidak tepat sasaran dan bermuatan politik.

Akibat kekisruhan terkait dengan program KDS dari pemerintah daerah Kota Depok itu, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan menggungat dan sepakat mengeluarkan mosi tidak percaya.

Dalam pertemuan para anggota dewan DPRD Kota Depok sebanyak enam fraksi di luar dari fraksi PKS yang merupakan partai penguasa, telah sepakat seluruh anggota dewan berjumlah sebanyak 38 anggota akan melakukan interpelasi. 

"Sudah kita sepakati seluruh anggota yang ada di DPRD Kota Depok berjumlah 38 anggota enam fraksi di luar partai penguasa akan lakukan interpelasi,"  ujar Hendrik Tangke Alo, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi PDI Perjuangan.

Ia bicara saat  acara pertemuan koalisi para anggota dewan di Rumah Makan Betawi Ngumpul, Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin (9/5/2022) siang.

"Interpelasi kita ajukan untuk meminta jawaban pimpinan daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang juga sebagai Ketua DPD PKS Depok untuk transparan penggunaan KDS di lapangan sudah sesuai tepat sasaran atau tidak," ujar Hendrik.

Hal ini dilakukan menurut Hendrik akrab disapai HTA ini menuturkan bahwa dilapangan ditemukan ada beberapa penyimpangan dan penerimaan KDS ini tidak kepada orang yang membutuhkan.

"Kita mempunyai bukti-bukti dilapangan serta beberapa anggota dewan yang lainnya pada saat sedang melakukan reses di wilayah warga masih banyak tidak tahu soal keberadaan KDS tersebut," ungkapnya.

Selain itu faktor lain yang menjadi pertanyaan, HTA menuturkan dalam kartu KDS ada foto para pimpinan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tersirat seperti ada bau politis.

"Dalam pertemuan para koalisi partai tergabung dalam anggota DPRD Kota Depok ini kita satukan pendapat bahwa kita tidak menolak dengan keberadaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok soal KDS, kita dukung bahkan kita menandatangani program itu berjalan untuk membantu warga Depok," ujarnya.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT