JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pembangunan Maritim di Indonesia harus terus dilakukan, tanpa terkecuali siapa pun pemimpin atau rezimnya yang berkuasa. Terlebih, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki potensi menjadi Poros Maritim Dunia.
Hal itu, diungkapkan Pengamat Maritim juga pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam acara diskusi publik yang digelar Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL Strategic Center), pada Rabu (20/4/2022).
"Kita ini bangsa maritim. Soekarno juga tidak mengatakan Indonesia adalah negara agraris. Tapi secara spesifik beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, bangsa maritim," ujarnya.
Dikatakannya, bahwa Indonesia terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dimana total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dan artinya 5.80 juta Km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah lautan.
Di pemerintahan Jokowi ini, Capt Hakeng mengapresiasi positif karena telah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dunia maritim di Indonesia.
Dikatakannya, bahwa sudah sekian lama bangsa Indonesia tenggelam dalam konsep negara agraris, dan rakyat pun dipaksa untuk memahaminya itu.
"Akhirnya kita kembali ke ‘haluan’ kita yang sebenarnya yaitu sebagai Bangsa Maritim. Saya melihat baru kali ini ada pemerintahan yang memberikan konsep Poros Maritim Dunia serta Tol Lautnya," ungkapnya.
Dirinya sebagai Pengamat Maritim juga merasa khawatir jika pada 2024 nanti terjadi pergantian rezim.
"Dan terus terang, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya sebagai pengamat maritim, ketika tahun 2024 nanti terjadi pergantian rezim, apakah rezim penggantinya masih memiliki visi yang sama perihal Maritim?," ucap Capt. Hakeng.
Namu demikian, Capt.Hakeng berkeyakinan dengan kondisi geografis Indonesia yang specific dan given sepertidengan tema diskusi kita kali ini ‘Pembangunan Maritim Pasca 2024’ Tetap adakah?, maka tentunya jawabannya adalah sudah pasti harus tetap ada.
"Selama negara kita masih terdiri dari banyak pulau dan belum ada teknologi yang mampu menyatukan pulau-pulau itu menjadi satu benua. Maka selamanya Indonesia merupakan negara maritim dan Indonesia selamanya membutuhkan pembangunan di bidang maritim," ungkapnya.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
