JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) menganggap jika pengungkapan kasus korupsi terkait ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) sudah sejak lama.
Namun ia menilai penegak hukum dan pemerintah tak tegas dalam melakukan pencegahan dan penindakan terkait ekspor CPO.
Hal tersebut menurutnya, menemui banyak kejanggalan, salah satunya adalah ketika Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menyebut akan ada tersangka pada bulan Maret lalu. Namun baru terungkap belakangan ini.
"Sebetulnya kecurigaan sudah sejak lama hanya saja penegak hukum, pemerintah sendiri enggak tegas, dalam melakukan apa yang mesti dilkukan agar terang benderang," papar Roy di Jakarta, Kamis, 21 April 2022.
Roy menuturkan jika berbicara tentang kelangkaan dan kenaikan minyak goreng, persoalan-persoalannya sudah terlihat jelas oleh publik.
Sebab kata dia, bisnis di sektor komoditas kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
"Ketika kita bicara tentang kelangkaan minyak goreng, yang kemudian menyebabkan harga yang melambung tinggi, persoalan-persoalan yang sejak apa dari hulu dan hilir sebetulnya terlihat jelas oleh publik sebetulnya," ungkap Roy.
Dilain pihak, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan, langkah yang diambil oleh Kejagung tersebut belum mampu mengatasi persoalan tingginya harga minyak goreng di pasaran secara optimal.
Pada dasarnya, menurut dia, harga minyak goreng dipengaruhi oleh struktur pasar di sisi hulu sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut.
"Soal minyak goreng lebih ke persoalan rusaknya struktur pasar di sisi hulu. Jika Pemerintah memang serius untuk mengatasi kemahalan harga minyak goreng, harus diperbaiki dari sisi hulu," kata dia.
Tulus mengemukakan bahwa kemahalan harga minyak goreng menjadi masalah serius dan memerlukan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya.
.jpg)
.jpg)
-2025-untuk-penyandang-disabilitas..jpg)
