“Kami ingin melakukan evaluasi atas fungsi pembinaan tersebut. Melaksanakan evaluasi APBD per triwulan,” ujarnya.
Rina menuturkan, Rapat Koordinasi digelar untuk mengetahui sinergi antara Pemprov Banten dengan pemerintah kabupaten/kota serta bagaimana proses pelaksanaan APBD di sana. Pihaknya ingin memastikan bahwa Pemprov Banten betul-betul melakukan pembinaan kepada kabupaten/ kota.
“Memberikan reward yang telah melaksanakan beberapa indikator pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Pemberian reward tersebut diukur dari bagaimana pemerintah kabupaten/ kota taat melaksanakan peraturan perundang-undangan. Salah satunya menyampaikan tahapan perencanaan penganggaran kepada provinsi terkait waktu.
“Bagaimana proses pengelolaan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tentu dengan opini terbaik akan mendapatkan skor yang tertinggi pula,” katanya.
Lihat juga video “Waduh! Wakil Ketua KPK Tapi Ikut-ikutan Korupsi”. (youtube/poskota tv)
Tak lupa, pihaknya juga ingin mengevaluasi capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) terhadap 8 indikator. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut terhadap APBD agar dipastikan sesuai aturan.
“Apakah telah menganggarkan mandatory spending sesuai ketentuan. Ingin tahu sejauh mana kabupaten/ kota taat terhadap aturan,” tuturnya. (haryono)
.jpg)
.png)
