Prasetio mengatakan, dalam paripurna yang digelar 28 September 2021 lalu, ia hanya melakukan skors atau menunda jalannya rapat.
Untuk itu, Pras menyebut paripurna belum berakhir dan masih bisa dilanjutkan kapan pun.
Selain itu, Pras memaparkan, rapat interpelasi merupakan kewajiban dan fungsi lembaga yang dipimpinnya untuk mengawasi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Pras menegaskan, tindakan ini juga telah dijamin Undang-Undang untuk membuka mengenai kebijakan starategis yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan demikian, sudah seharusnya Anies menjelaskan mengenai perhelatan Formula E kepada publik.
Apalagi, kata Pras, APBD yang telah dikucurkan cukup fantastis, yakni mencapai Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee pada Formula E Operation (FEO).
"Lalu berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," tandas Pras. (cr01)
.jpg)
.jpeg)
