JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kerja keras Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan para pemangku kepentingan selama dua dekade melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya pada Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (18/4/2022).
Hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Apa yang telah dicapai dalam dua dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri karena tantangan yang kita hadapi di masa depan akan semakin berat," tandas Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden mengatakan potensi kejahatan siber semakin meningkat muncul berbagai modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Presiden memahami bahwa pencengahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh PPATK.
Untuk itu, Presiden mendorong seluruh pihak mulai dari instansi pemerintah, industri keuangan, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
“Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, dan pemulihan keuangan negara,” lanjutnya.
Dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang makin masif, Presiden meminta PPATK untuk menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental dan secepatnya melakukan transformasi digital.
"Misalnya, peningkatan layanan digital dengan mengembangkan platform pelayanan baru dan menyempurnakan layanan digital yang sudah ada," tutur Jokowi.
Presiden meminta PPATK untuk mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, dan real time, dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat.
