Bohong Soal Big Data, Rocky Gerung: Harusnya Luhut Sudah Dipecat Jokowi dari Dua Minggu Lalu

Jumat 15 Apr 2022, 16:22 WIB
Rocky Gerung mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan harusnya sudah dipecat Jokowi dua minggu lalu (Foto: dok. poskota/tangkapan layar ILC)

Rocky Gerung mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan harusnya sudah dipecat Jokowi dua minggu lalu (Foto: dok. poskota/tangkapan layar ILC)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhir-akhir ini sedang menjadi sasaran kritik. Namanya tak luput dari kritikan pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyebut harusnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memecat menteri andalannya itu. Pernyataan ini keluar sebab Luhut enggan membuka big data, hingga pernyataannya dianggap membohongi publik.

Luhut mengklaim bahwa big data ini berisi 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda.

 

Rocky Gerung merasa bahwa harusnya Luhut sudah dipecat Jokowi dari dua minggu lalu. Sebelumnya, Luhut menjadi salah satu menteri yang santer menyuarakan isu Jokowi tiga periode.

Rocky menilai, Luhut adalah menteri yang vokal menyuarakan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Seharusnya sudah dari dua Minggu lalu Luhut dipecat," ujar Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat (12/4).

Tidak berhenti di Luhut, sasaran kritiknya kini mengarah ke Presiden Jokowi. Rocky menyebut Jokowi tidak paham dengan konsep bernegara.

 

"Rakyat tidak percaya Jokowi sudah menghentikan isu 3 periode," kata Rocky.

Hal itu dia sampaikan karena Presiden Jokowi nyatanya tak memecat menteri-menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga peridoe.

Rocky mengatakan, ketidak percayaan ini akan menimbulkan ketegangan di kemudian hari.

"Mahasiswa akan tetap ngotot bahwa presiden tidak bisa percaya. Itu intinya," kata Rocky.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI menggelar aksi demo di depan DPR RI, Senin (11/4).

 

Salah satu tuntutan yang disampaikan ialah menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode.

Meski demikian, substansi unjuk rasa nampaknya pudar karena peristiwa pengeroyokan Ade Armando yang “kebetulan” terjadi saat unjuk rasa tersebut.

Sementara, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan citra Luhut makin memburuk lantaran tak pernah membuktikan klaim big data penundaan pemilu tersebut.

Menurutnya, tindakan Luhut yang membohongi publik ini pantas diganjar dengan pidana penjara.

Refly menerangkan, apa yang disampaikan Luhut sebenarnya lebih berbahaya dibanding para pengkritik pemerintah. Klaim Luhut soal 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda justru memunculkan keonaran yang lebih luas daripada para pengkritik pemeritah.

 

Sementara Rocky Gerung mengatakan harusnya Luhut sudah dipecat Jokowi dari dua minggu lalu. Luhut Binsar Pandjaitan termasuk salah satu menteri yang gencar menyuarakan presiden tiga periode. (Firas)

Berita Terkait
News Update