JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterapkan pemerintah, menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Robi Nurhadi merupakan hal yang paling tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok belakangan ini.
Kebijakan BLT Minyak Goreng menjadi respon cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak yang dilepaskan pada keekonomian pasar.
Robi melihat, kebijakan ini menunjukkan respon cepat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang melihat tingginya harga minyak dan ketidakmampuan Kementerian Perdagangan mengendalikan harga.
BLT Minyak Goreng rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.
Airlangga sendiri yang mengumumkan BLT Minyak Goreng ini akan diberikan selama tiga bulan, mulai April 2022.
Besaran tiap bulannya Rp100 ribu yang dibayar di awal pada April.
Jadi, penerima BLT langsung mendapatkan Rp300 ribu pada April tahun ini.
Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.
Menurut Robi, BLT menjadi kebijakan paling tepat saat ini karena sifatnya yang sangat fleksibel dan cair penggunaannya.
Selain itu, distribusi BLT lebih mudah dibanding bantuan lain, seperti bantuan sosial sembako.
Bahkan, berdasarkan pengalaman di Indonesia, bansos justru menyeret salah satu menteri ke penjara akibat kasus korupsi.
.png)
