Pemalsuan Kartu Uji Kendaraan Bermotor Ancam PNBP

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengkritisi masih maraknya pemalsuan kartu uji kendaraan bermotor (KIR). Selain membahayakan keselamatan, pemalsuan kartu KIR juga berpotensi mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal itu disampaikan Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (13/4/2022).

"Masih maraknya pemalsuan kartu KIR bisa membahayakan keselamatan pengguna kendaraan tersebut, karena KIR ini untuk memastikan kelaikan kendaraan. Mirisnya, Kemenhub sendiri mengungkapkan bahwa pelaku pemalsuan justru mantan aparat perhubungan sendiri," kata Sigit.

Sigit meminta Dirjen Hubdat untuk segera memberantas percaloan dalam pembuatan KIR guna meminimalisir pemalsuan KIR. 

"Uji KIR sendiri bertujuan untuk memastikan agar kendaraan masih berfungsi dengan baik. Sangat berbahaya mengabaikan soal uji KIR, apalagi sampai dipalsukan. Ini membahayakan para pengguna jalan. Misalnya saja ternyata kendaraan sudah tidak layak lagi untuk digunakan mengangkut penumpang. Bisa-bisa berujung kecelakaan," jelas Sigit. 

Seperti diketahui, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memgamanatkan uji KIR itu untuk menjamin keselamatan teknis kendaraan. Kedua, pengadaan KIR digunakan juga untuk mendukung kelestarian lingkungan dan menghindari pencemaran udara. 

Menurut Dirjen Hubdat, pemalsuan KIR banyak terjadi di wilayah Jabodetabek. kasus pemalsuan kartu KIR juga menyebar di berbagai daerah seperti Malang, Padang, dan Balikpapan.(*)