272 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan, Pengamat: Pemerintah Harus Tunjuk ASN Sebagai PJS Bukan TNI atau Polri

Jabatan pimpinan tinggi madya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 17 tahun 2020, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Mengenai Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pasal 105 ayat (1) mengatur bahwa ada JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, diisi dari kalangan PNS. Isi dari ayat (2), adalah setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Itu semua sudah ada aturannya," katanya. (CR04)