Yakin Selangkah Lagi Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Satgas Pemburu Koruptor: Ayo KPK Gas Pol!

Jumat, 8 April 2022 16:14 WIB

Share
Satgas Pemburu Koruptor Formula E kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/4/2022). (foto: ist)
Satgas Pemburu Koruptor Formula E kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/4/2022). (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kelompok massa tergabung dalam Satgas Pemburu Koruptor Formula E kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Dalam aksi demo "Jumat Keramat" kali ini, mereka menegaskan keyakinan bahwa KPK selangkah lagi akan menaikkan status kasus dugaan korupsi Formula E ke tahap penyidikan.

Mereka pun mendesak KPK segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Bank DKI dan Kadispora untuk mencari benang merah siapa pihak yang harus bertanggung jawab.

"Selangkah lagi kasus Formula E ini bisa masuk ke tahap penyidikan. Keseriusan KPK sangat dinanti-nanti. Ayo KPK gas pol," tegas koordinator aksi, Ali Ibrahim.

Selain itu, massa yang juga menyambangi Gedung DPRD DKI itu, Ali menegaskan pihaknya mendukung adanya permintaan interpelasi kepada Anies Baswedan soal pembayaran commitment fee Formula E Operation (FEO) yang saat ini mencuat kembali. Hal itu disampaikan lagi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai dinyatakan dirinya tak melanggar kode etik.

"Dari awal Formula E ini sudah banyak keanehan dan kejanggalan yang dipertontonkan. Kami sangat mendukung adanya interpelasi kepada Anies, dan Anies jangan paranoid. Hadapi saja, sebelum bolanya bergulir naik penyidikan di KPK," terang Ali lagi.

 

Lihat juga video “Mobil Hangus Terbakar di Bangka Tengah, Namun Masih Bisa Berjalan”. (youtube/poskota tv)

Menurut dia, banyak pihak menyoroti dan menyatakan bahwa proyek Formula E ini menjadi program yang merugi tidak mendatangkan keuntungan. Seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang menyebut bahwa tahun perdana tidak dapat keuntungan.

"Bayangkan, jika nantinya Gubernur DKI sudah bukan Anies Baswedan lagi. Apa tidak pening kepalanya harus bertanggung jawab kerugian negara tersebut. Sudah saatnya KPK harus segera memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menepis tudingan adanya pesanan politik. Sebab, Anies belum resmi sebagai Capres 2024," pungkasnya. (*/ys)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar