JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Universitas 17 Agustus, Fernando Emas, akhinya angkat bicara terkait putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta yang memutuskan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang tidak melanggar tata tertib (tatib) dalam memimpin rapat sidang paripurna Formula E.
Fernando biasa disapa mengatakan, setelah diputuskannya oleh BK Prasetyo tidak bersalah, Gubenur DKI Jakarta seharusnya tidak lagi mangkir dalam sidang hak interpelasi yang diajukan PDIP Dan PSI terkait Formula E.
"Iya makanya itu, jadi kan sepertinya tidak dihargai, tidak dihormati dan dilecehkan (DPRD) oleh Gubernur DKI Jakarta," ujar Fernando saat dihubungi Poskota.co.id, Kamis (7/4/2022).
Dengan tidak digubrisnya hak interpelasi oleh Gubernur Anies, kata Fernando, itu adalah salah satu tindakan merendahkan dewan rakyat (DPRD) DKI Jakarta.
Untuk itu, Fernando menanyakan, ada apa dengan orang nomor satu itu, sehingga dia tidak mau menghadiri sidang hak interpelasi yang diajukan DPRD DKI Jakarta.
"Sehingga tidak dihormati fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu pengawasan terhadap pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan roda pemerintahan di DKI ini," tegas Fernando.
Kemudian, ia pun meyakini, bahwa PDIP punya bukti yang kuat sehingga hak interpelasi terus digulirkan hingga saat ini.
"Apalagi kan seperti yang kita sudah lihat prasetyo memiliki data yang valid, data yang lengkap mengenai pelanggaran-pelanggaran di dalam penyelenggaraan Formula E itu," pungkas Fernando.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paranoid untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi DPRD.
Pasalnya, interpelasi merupakan fungsi dan kewenangan dewan untuk bertanya terkait kebijakan Gubernur yang dinilai tidak wajar.
"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," kata Pras.
.jpg)
.jpg)
