Demo di Bawah Terik Matahari, Mahasiswa Sebut Rezim Jokowi Telah Cekik Rakyat

LEBAK,  POSKOTA.CO.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak, dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Lebak Rangkasbitung, Kamis (7/4/2022).

Mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Banten ini membawa dan membentangkan spanduk panjang yang bertuliskan 'Selamatkan Demokrasi Hancurkan Oligarki, Ekonomi Melejit Rakyat Menjerit'.

Nandi, koordinator aksi menyebut aksi ini sendiri merupakan bentuk kekesalan terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

Pasalnya, memasuki bulan suci Ramadhan, bukannya membuat kebijakan pemulihan ekonomi yang meringankan masyarakat, Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah membuat kebijakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah memperberat beban masyarakat.

"Rezim Presiden Jokowi ini telah mencekik rakyat, ditengah kesulitan ekonomi, Jokowi malah menambah beban rakyat dengan menaikan harga BBM, ini kan menunjukan sikap ketidakpedulian Jokowi terhadap rakyat," kata Nandi.

Rezim Jokowi ini, menurut Nandi, sudah gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan dinilai tidak lagi memperdulikan rakyat. Pasalnya, ditengah krisis ekonomi ini, beberapa Menteri dibawah kepemimpinan Jokowi malah sibuk mengurusi politik tentang kepentingan mereka sendiri.

"Sampai kapan rakyat akan dibiarkan sengsara seperti ini ? Sampai kapan ? Makanya oligarki ini harus segera dimusnahkan," tegasnya.

Kordinator aksi lainya, Bais Muhazir menegaskan, dalam aksi ini pihaknya juga menolak wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Jokowi yang kini tengah digemporkan oleh paea elite politik.

Ia juga meminta kepada Eks Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya untuk mengklarifikask statmennya yang mengklaim bahwa ulama di Banten mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.

"Kita minta JB segera lakukan klarfiikasi atas statmen dukungan ulama terhadap perpanjangan jabatan Jokowi. Karena penundaan Pemilu itu sendiri merupakan pelanggaran Konstitusi yang telah diatur dalam perundang-undang," pungkasnya.(Yusuf Permana)