Dinyatakan Gelaran Formula E Tidak Memakai APBD, PDIP Menuding Pemprov DKI Berbohong, Faktanya Pakai

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta,Gembong Warsono, menuding Pemerintah Provinsi (Pemrpov) DKI berbohong jika dinyatakan gelaran Formula E tidak memakai APBD DKI Jakarta. 

"Pihak penyelenggara mengatakan bahwa penyelenggaraan Forrmula E ini tidak akan menggunakan APBD itu kan bahasa bohong, karena faktanya pakai APBD," kata Gembong saat di konfirmasi Poskota.co.id, Selasa (5/4). 

Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menantangi pihak penyelenggara untuk merilis siapa pihak swasta yang di gantikan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut. 

"Kan enggak ada kan sampai hari ini, belum ada pihak swasta. artinya semua alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E itu hanya bertumpu dari APBD dan dana Jakpro," tegasnya. 

Lebih lanjut Gembong melihat, perhelatan event Formula E yang bakal digelar di Ancol, Jakarta Utara ini tidak punya konsep. Sebab, penyelenggaraan ini tak berjalan semestinya seperti program-program awal yang sudah disusun dalam Pernyetaan Modal Daerah (PMD). 

"Kemarin diputuskan 10 ribu, sekarang balik lagi ke angka 50 ribu, ini menandakan bahwa konsep penyelenggara Formula E itu tidak baik, tidak cermat, tidak mateng," kata Gembong. 

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022, Ahmad Sahroni, mengumumkan, tiket penonton Formula E akan berjumlah minimal 50 ribu tiket dengan kelas beragam. 

Sementara, kata Sahroni, penjualan tiket Formula E yang bakal dihelat 4 Juni mendatang akan dimulai pada bulan Mei 2022. 

"Jadi sudah disepakati, bahwa tiket Formula E akan berjumlah minimal 50 ribu, dengan rentang harga Rp350 ribu sampai jutaan rupiah. Lalu penjualan akan mulai dilakukan pada Bulan Mei mendatang," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/4). 

Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, dalam melaksanakan ajang balapan mobil listrik tersebut, pihak penyelenggara akan melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).