JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mengharapkan Indonesia berperan aktif melalui G20 untuk meminta Rusia menghentikan perang yang dilancarkan ke Ukraina.
Harapan ini disampaikan Dubes Ukraina, karena Indonesia menjadi tuan rumah, sekaligus Prsidensi G20.
Hal itu terungkap saat Dubes Ukraina menemui Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar, Jumat kemarin (25/3/2022), di DPR.
Pada kunjungan ini, Dubes Ukraina juga bercerita mengenai perkembangan kondisi saat ini di Ukraina. Saat ini, Ukraina dalam posisi sulit, memilukan dan memprihatinkan karena serangan dan kerusakan yang dilakukan oleh Rusia.
Untuk diketahui, KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada Oktober-November 2022, menjadi salah satu sarana penting untuk meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan perang terhadap Ukraina.
Gus Muhaimin sendiri mengatakan, bila Presiden Putin tidak dapat hadir nantinya, G20 dapat digunakan untuk solidaritas dunia untuk menghentikan perang.
Ia mengimbau kepada Rusia untuk menghentikan serangan dan perang agar terjadi dialog dan pertemuan perdamaian.
“Iya mungkin diharapkan kedatangan Putin itu menjadi sarana untuk mencari solusi damai, tapi saya belum tanya kalau melihat perkembangan terakhir ini nanti Bu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi) mestinya mempertimbangkan apakah meneruskan menghadirkan Putin atau tidak,” ucap Gus Muhaimin.
Soal hasil pertemuan ini, pihaknya akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi,. soal harapan-harapan pihak Ukraina, sebagaimana disampaikan Dubesnya.
“Nanti akan kita sampaikan kepada Presiden Jokowi, harapan-harapan Pak Dubes Ukraina, salah satunya di G20 dan tentu jalur-jalur diplomasi internasional yang dimiliki Indonesia, diharapkan bisa lebih mempercepat (menghentikan perang),” ujar Gus Muhaimin.
Sebelumnya, Gus Muhaimin sudah bertemua dengan Dubes Ukraina hari ini, dan Dubes Rusia (Kamis, 24 Maret 2022). Ia juga menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Presiden dan Kementerian Luar Negeri.