JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, provinsi Sumatra Utara menjadi salah satu percontohan proyek pembangunan sport city yang mengintegrasikan kawasan olahraga dengan kawasan bisnis, permukiman, dan fasilitas umum lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah.
"Saya sebenarnya lebih suka kalau pemerintah daerah punya gagasan out of the box, yang Bappenas bisa bantu dalam hal financial model-nya. Tidak selamanya harus APBN karena anggaran kita relatif kecil. Makanya, saya senang sekali ketika Gubernur Sumatra Utara mengusulkan sport city yang butuh kira-kira Rp100 triliun, dengan APBN hanya Rp8 triliun. Itu akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Menteri Suharso kepada Poskota.co.id, Rabu (23/3/2022).
Oleh karena itu, Menteri Suharso mendorong Sumatra Selatan untuk dapat menerapkan hal yang sama untuk fasilitas olahraga pasca Asian Games 2018.
“Untuk kasus di Palembang, Bapak bisa dorong menjadi sport city yang bisa dikembangkan jadi kota baru sehingga bisa terus bertahan dan terawat tanpa menghilangkan fungsinya. Kalau tidak, ya selesai begitu saja,” jelasnya.
Terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jalan daerah yang belum diakomodasi pada 2022, Menteri Suharso menekankan pentingnya readiness criteria.
“Pelebaran jalan nasional itu kendalanya di volume capacity ratio yang masih di bawah 0,8. Berarti, traffic load-nya harus dihitung kembali. Jalan kota tidak masuk di DAK dan anggaran di daerah terbatas, bisa didorong ke jalan nasional, selama volume traffic load-nya sesuai dan setelah itu dihibahkan ke daerah dan perawatannya jadi tanggung jawab daerah,” tuturnya.
Lihat juga video “Tolak Penertiban, PKL di Pasar Rangkasbitung Blokade Jalan Tirtayasa”. (youtube/poskota tv)
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PPN/Bappenas mendorong daerah untuk menciptakan efektivitas belanja sekaligus mendorong peran sentral dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk setiap program pembangunan.
“Daerah boleh membantu pengusaha lokal untuk memperoleh sertifikasi untuk masuk ke LKPP. Jangan sampai, UMKM kita ikut pengadaan barang, tapi mereka impor dari Cina. Kebijakan harga juga harus dipertimbangkan. Orientasinya bukan dari harga termurah, tapi kalau dia membuka lapangan pekerjaan dan menunjang ekonomi bagi daerah, itu yang penting,” pungkasnya. (cr04)
