SERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bakal mengejar ketertinggalan cakupan vaksinasi dosis 2.
Pasalnya, capaian vaksinasi dosis 2 di Kabupaten Serang masih di bawah target Nasional yaitu sebesar 70 persen.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, menuturkan, jika target vaksinasi dosis 2 per-12 Maret 2022 baru mencapai 818.555 jiwa atau 64,98 persen berdasarkan perhitungan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Bupati pun menargetkan 70 persen vaksinasi dosis 2 di wilayahnya bakal tercapai pada bulan April 2022.
Hal itu disampaikan oleh Pandji Tirtayasa usai mengikuti Rapat Koordinasi PPKM melalui Video Conference yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Pendopo Bupati Serang.
“Kami (Kabupaten Serang) belum mencapai 70 persen untuk vaksinasi dosis 2, Insha Allah dalam bulan-bulan ini bisa mengejar untuk dosis dua 70 persen,” ujar Pandji kepada wartawan, Senin 14 Maret 2022.
Sebagaimana diketahui berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN pada 12 Maret 2022, fasilitas kesehatan atau faskes dosis satu sebanyak 1.113.533 jiwa atau 88,39 persen dan dosis dua sebanyak 6.58.859 jiwa atau 52,30 persen dari target yaitu 1.259.754.
“Tapi kalau berdasarkan data per KTP Kabupaten Serang dosis satu mencapai 103,93 persen atau 1.309.232 jiwa, dan dosis dua kita sudah 64,98 persen atau 818.555 jiwa yang sudah di suntik vaksin,” terang Pandji.
Guna mengejar target 70 persen untuk vaksinasi dosis dua, Pandji mengungkapkan tentunya hal tersebut menjadi kerja keras Pemkab Serang untuk kembali menggerakkan lagi mesin-mesin vaksinator.
“Dosis dua kita sudah 64 persen, jadi kita masih kekurangan kurang 18 persen kalau berdasarkan KTP Kabupaten Serang,” jelas Pandji.
Turut hadir Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Nanang Supriatna, Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Rahmat Fitriadi, Direktur RSDP Rachmat Setiadi, Kepala Diskominfosatik Anas Dwi Satya Prasadya, Kepala Bidang KIP Ari Arumansyah, dan Kepala KBP3A Tarkul Wasyit dan perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
