Bambang Susantono Dipilih Jadi Kepala Otorita IKN, Jamiluddin: Tidak Istimewa, Prestasinya Datar Saja

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik BambangSusantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara periode 2022-2027. Jokowi juga melantik Dhony Rahajoe sebagai wakil Kepala Otorita IKN.

Pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, kemarin (10/3/2022) sore itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 9N Tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Masa Jabatan 2022-2027 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatay tidak ada yang istimewa atas penunjukan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Bambang tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Meskipun pernah menjadi wakil menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono, namun prestasinya datar saja," kata Jamil kepada Poskota, Jumat (11/3/2022).

Bambang Susantono merupakan eks Wakil Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pria 58 tahun ini  meraih gelar doktor di bidang perencanaan infrastruktur dari Universital California, Berkeley, pada tahun 2000.

Dilantiknya Bambang sebagai Kepala Otorita IKN mengundang respons dari netizen hingga elite Partai Demokrat.

Pegiat media sosial Umar Hasibuan Al Chelsea, misalnya, mempertanyakan kapasitas Bambang yang pernah mengemban sejumlah jabatan di era SBY. Pasalnya, nama Bambang tergolong sayup dari prestasi.

"Bambang susantono yg jd kepala IKN selalu dapat jabatan sjk zaman SBY sampai skrg. Jago lobby tapi gak tahu apa prestasinya," cuit Umar lewat akun Twitternya @umarsyadat75, Kamis (10/3).

Kemudian mantan Jubir SBY yang juga elite Partai Politik, Andi Mallarangeng, menilai Bambang Susantono adalah sosok profesional. Sayangnya, kata Andi, Bambang ada di tempat yang bermasalah jika ditunjuk sebagai Kepala Otorita.

"Beliau adalah orang baik, profesional tapi di tempat yang bermasalah. Bentuk pemerintahan otorita itu bermasalah dalam hal konstitusionalitas. Saya khawatir akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Andi.