"Harus diungkap berdasarkan data, kalau tidak diungkap kementeriannya harus siap jadi sarana "digoreng" publik akibat lalai dalam kinerjanya sendiri," cetusnya.
Semestinya dari hasil investigasi pejabat terkait kelangkaan minyak goreng sudah diketahui dan terjawab sebab dan siapakah pihak tertentu yang mendapatkan tawaran atau keuntungan atas kelangkaan minyak goreng?
"Untuk itu, pemerintah wajib menjaga wibawa dan kredibilitasnya di mata masyarakat, karenanya pemerintah harus pula tegas dan mampu mengendalikan pelaku usaha," ujarnya.
Jika perlu cabut izin perusahaan yang produksi atau izin distribusinya, bila nyata nyata didapati mereka menyimpang dan tidak mempriorotaskan kebutuhan dalam negeri," tegas Azmi.
Karena perbuatan para pelaku yang bermain ini, telah nyata nyata membuat kesulitan masyarakat, kehawatiran dan kegaduhan sosial terutama menimbulkan kerugian bagi masyarakat," tutupnya. (rizal)
