Airlangga Hartarto dan Surya Paloh Adakan Pertemuan Tertutup Bicarakan Pilgub dan Pemilu 2024

Kamis 10 Mar 2022, 19:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(ekon,go.id)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(ekon,go.id)

Mulai dari pandemi, inflasi, kelangkaan minyak goreng, hingga menjaga konflik Rusia dan Ukraina.

"Pak Surya Paloh mengungkap berbagai hal. Termasuk yang utama menjaga keberlanjutan pemerintahan dan juga tantangan yang tidak biasa. Kita menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dua tahun dan belum berakhir, kemudian tantangan terakhir terjadinya ketegangan politik di Ukraina," tegas Airlangga Hartarto.

Menariknya, Airlangga juga memberikan sinyal koalisi Golkar di Pilgub 2024.

Hal ini disebut Airlangga usai sebelumnya, NasDem mendorong Sahroni dan Airin Rachmi Diany sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakill Gubernur di Pilgub DKi Jakarta 2024.

"Kita tadi melihat hadir juga di sini Ibu Airin dan Pak Sahroni. Sehingga pembahasannya kita ketahui tidak hanya berbicara makro, tetapi juga bicara mikro yang detail," terangnya.

Sementara itu, Surya Paloh mengungkapkan banyak hal yang dibicarakan kedua pihak.

Mulai dari upaya membangun sinergi kedua parpol dan kesepahaman terkait penundaan Pemilu 2024.

"Ini silaturahmi yang memberikan arti tersendiri bagi keinginan kedua institusi partai politik ini untuk membangun sinergitas yang selama ini cukup kuat, lebih diperkuat lagi. Memberikan arti kemanfaatan kedua institusi bagi perjalanan kemaslahatan negeri dan bangsa kita ke depan," kata Paloh kepada wartawan usai bertemu Airlangga.

Perihal pemilu 2024, Surya Paloh menegaskan NasDem telah sepakat untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat dibanding institusi.

Kedua partai juga sepakat fokus mengawal kinerja Jokowi hingga masa jabatannya selesai.

"Banyak yang kami perbincangkan. Semua pada dasarnya punya kesepakatan yang sama. Kita mempunyai kebijakan institusi partai politik baik itu Golkar maupun NasDem, baik NasDem maupun Golkar, semuanya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kedua institusi," jelas Paloh.

"Kami juga mempunyai kesepakatan tetap berupaya sepenuh hati, seikhlas, setulus hati, dengan output kinerja yang optimal agar roda administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap berjalan efektif sampai akhir masa jabatan beliau," ungkapnya.

Berita Terkait

News Update