Pakar Sarankan Jokowi Pecat Menteri yang Suarakan Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat sejumlah menteri yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Jamil mengatakan, para menteri itu telah keluar dari tugas dan fungsinya. Seharusnya, kata dia, menteri tersebut fokus pada penanganan ekonomi yang masih sangat memprihatinkan.

"Jokowi harus memecat menteri yang mewacanakan penundaan pemilu. Menteri tersebut telah lancang dan mempermalukan Jokowi dengan mewacanakan penundaan pemilu," kata Jamil kepada Poskota, Selasa (8/3/2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnya mengklarifikasi soal pemerintah tidak membahas penundaan pemilu. Dia menyatakan bahwa rencana penundaan tersebut bukanlah inisiasi dari pemerintah. 

Mahfud mengklaim penundaan pemilu tidak pernah dibahas oleh pemerintah maupun oleh Jokowi sendiri.

Menurut Jamil, klarifikasi Mahfud tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, masyarakat ingin mengetahui secara langsung dari Jokowi terkait penundaan pemilu.

"Jokowi sebaiknya menegaskan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, pemilu tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI," ujar Jamil.

Jika hal itu ditegaskan oleh Jokowi, kata Jamil, maka upaya memobilisasi dukungan penundaan pemilu dapat diminimalkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari hasil mobilisasi akan hilang dengan sendirinya.

"Dengan melakukan hal tersebut, Jokowi dapat menepis keterlibatan Istana dalam wacana penundaan Pemilu 2024," kata Jamil.(*)