JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kelangkaan minyak goreng di pasaran diduga karena adanya praktik kongkalikong antara partai politik dan perusahaan. Dugaan ini setidaknya muncul melihat fenomena dua partai yang belakangan menjual minyak goreng dengan harga miring hingga membagikannya secara cuma-cuma.
Isu ini terus menggelinding hingga mendapat respons dari berbagai pihak, salah satunya pegiat media sosial, Nicho Silalahi.
Nico mengkritik pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal kelangkaan minyak goreng. Kemendag sebelumnya berspekulasi bahwa kelangkaan minyak goreng diakibatkan panic buying di masyarakat sehingga membeli barang melebihi kebutuhan alias menimbun.
Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noordiatmoko beralasan tingkat produksi minyak goreng di kalangan produsen masih berjalan dengan seharusnya atau mencukupi kebutuhan domestik.
Didid memang sedang menduga-duga, tapi spekulasinya itu menimbulkan kesan bahwa indikasi kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya masyarakat yang menimbun.
Menurut Nico Silalahi, ucapan pejabat Kemendag itu terlalu berlebihan. Sebab, pemerintah jadi terkesan mencurigai masyarakat.
“Ini Mendag Begonya kebangetan,” ujar Nicho Silalahi lewat akun Twitternya @Nicho_Silalahi, Selasa (8/3/2022).
Atas ucapan Didid itu, Nico menilai Kemendag telah memperlakukan Presiden Joko Widodo.
Nico menjelaskan, pernyataan pejabat Kemendag itu bertolak belakang dengan realita di masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat saja kesulitan mendapat minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu membuat mereka hampir mustahil melakukan penimbunan.
Nico malah menduga kuat bahwa yang menimbun minyak goreng adalah perusahaan dan partai politik.
“Yang nimbun itu perusahaan dan Partai Politik, ia ga sih ?” ujar Nicho.
Nicho sebelumnya pernah mengungkapkan tentang kelangkaan minyak goreng. Dia membuat pernyataan tegas tentang peran perusahaan raksasa pemilik perkebunan sawit di tengah kelangkaan minyak goreng.
“Ngurus minyak goreng gampang, tinggal panggil para pemilik perkebunan raksasa itu dan ancam mereka semua dengan stop ekspor CPO hingga Audit pajak dll, gila aja bang konglomerat disubsidi 7,5 T tapi hasil dari subsidi itu minyak goreng jadi langka,” kata Nicho.(*)
.jpg)
