Soal ASN NTB Wajib Beli Tiket MotoGP Mandalika, Politikus PAN Beri Komentar Menohok

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menyatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak membebani aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli tiket MotoGP Mandalika.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak pas diterapkan di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

"Ini kebijakan yang menurut saya sesuatu yang tidak pas, memberatkan, dan membebani para ASN," kata Guspardi Gaus, Senin  (7/3/2022).

Gelaran MotorGP memang gawe pemerintah yang harus sama-sama kita dukung dan sukseskan, tapi tidak dengan cara 'memaksa'. Kebijakan yang dipaksakan akan membuat kesan bahwa Pemprov NTB tidak mampu menarik minat masyarakat luas untuk menonton ajang balap motor itu.

"Kemudian panitia penyelenggara akan dicap jelek karena seakan-akan tak mampu mempromosikan ajang MotoGP di Indonesia," ujar Politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, sudah tidak zaman untuk memaksakan para ASN wajib beli tiket MotoGP. Kebijakan mewajibkan membeli tiket untuk menonton pagelaran MotoGP kepada ASN merupakan gaya otoriter.

"Cari daya tarik yang tidak memaksa masyarakat atau ASN untuk beli tiket. Lakukan inovasi dan berbagai terobosan.Terlebih di tengah pandemi Covid-19 di mana ekonomi belum sepenuhnya membaik. Jadi jangan di korbankan ASN dikarenakan masih minimnya penjualan tiket motor GP Mandalika," imbuhnya.

Oleh karena itu, saya berharap agar Pemprov NTB dapat mencabut aturan atau kebijakan tentang yang mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP Mandalika ini.

Dikabarkan ASN di NTB diwajibkan membeli 4.000 tiket. Kemudian Bupati dan Wali Kota se-NTB di wajibkan membeli 16.000 tiket.

"Jadi  jangan dipaksa ASN untuk membeli tiket guna menonton motorGP," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.