JAKARTA, POSKOTA.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mempercepat penuntasan dugaan korupsi di BPD Kaltim - Kaltara senilai Rp240 miliar.
Seperti diketahui HM, kakak kandung Abdul Gafur Mas’ud, Bupati non aktif Kabupaten Paser Penajam yang belum lama ini dicokok KPK dilaporkan ke Komisi Anti Rasuah oleh Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia.
Laporan itu, terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT. HBL oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara sebesar Rp240 miliar.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah melakukan pengawalan laporan dugaan korupsi ini dalam bentuk telah berkirim surat kepada KPK berisi desakan penuntasan penanganan perkara dugaan korupsi.
Tak hanya itu, MAKI siap mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK apabila kemudian penanganan perkara ini mangkrak dan lemot.
"Sebagaimana pemberitaan dan adanya tambahan data yang diperoleh MAKI, PT. HBL bergerak dibidang transportasi. Berdiri berdasarkan Akte No. 46, yang diterbitkan Notaris Hernawan Hadi, SH di Kota Samarinda tanggal 17 Januari 201," ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Jumat (25/2/2022).
"Kendati baru berusia 5 bulan -- PT. HBL milik HM-- tanpa jaminan yang memadai -- mendapat guyuran fasilitas kredit investasi dari BPD Kaltim sebanyak Rp235,8 miliar," lanjut Bonyamin.
Dapat dicairkan sekaligus lantaran bersifat Non Revolving, dengan bunga 11,5% secara period per bulan sampai dengan jatuh tempo 84 bulan tertanggal 3 Mei 2018. Termasuk grace period 12 bulan.
Lebih lanjut diucapkan, Kredit diajukan untuk pembiayaan pengadaan kapal baru berupa 10 unit tugboat dan 10 unit kapal tongkang berukuran 300 feet.
Namun ketika mengajukan kredit diduga tidak diketemukan adanya perjanjian PT. HBL dengan perusahaan pembuat kapal. Hanya mendasari pada rencana anggaran biaya yang diperoleh dari PT. MR berupa 10 unit tug boat dan 10 tongkang, selaku pembuat kapal.
"Pengajuan kredit diduga tidak didukung study kelayakan (FS) yang masih dalam tahap penyusunan dan Analisa kelayakan proyek oleh konsultan PT. BC. Berdasarkan ketentuan PT. HBL diwajibkan memiliki perjanjian terlebih dahulu dengan perusahaan pembuatan kapal", ungkapnya.
