Kesal Negaranya Diserang, Diplomat Ukraina: Rusia Penjahat Perang, Pantas Masuk Neraka!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Seorang diplomat senior Ukraina, Sergey Kislitsa, menyebut Rusia sebagai penjahat perang karena telah menyerang negaranya dengan operasi khusus.

Hal itu ia sampaikan secara langsung kepada diplomat Rusia Vassily Nebenzia dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB Rabu (23/2/2022) malam.

“Sekitar 48 menit yang lalu, presiden Anda menyatakan perang terhadap Ukraina. Pada saat ini, pasukan Anda tidak menembaki dan mengebom kota-kota Ukraina, bahwa pasukan Anda tidak bergerak ke wilayah Ukraina," kata Kislitsa dikutip dari RT, Kamis (24/2/2022).

“Tidak ada api penyucian bagi penjahat perang. Mereka langsung pergi ke neraka," imbuhnya menegaskan.

Sebagai tanggapan, Nebenzia bersikeras bahwa Rusia tidak agresif terhadap rakyat Ukraina, tetapi terhadap militer yang berkuasa di Kiev, ibukota Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya memerintahkan militer Moskow untuk melakukan operasi khusus di Donbass setelah para pemimpin republik yang memisahkan diri menuntut bantuan militer sebagai tanggapan atas apa yang mereka klaim sebagai peningkatan dalam “agresi Ukraina.”

"Republik Rakyat Donbass meminta bantuan ke Rusia. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 51, bagian 7 Piagam PBB, dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Majelis Federal dan bantuan timbal balik dengan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, saya telah memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus,” kata Putin.

Putin menegaskan pihaknya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Tak lama setelah pidato tersebut, serangkaian ledakan menghantam situs-situs di seluruh negara Eropa Timur, termasuk instalasi militer dan lapangan terbang. Ledakan juga terdengar di sekitar kota-kota besar, termasuk ibu kota Kiev.

Langkah itu dilakukan setelah Kremlin menegaskan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Kedua wilayah tersebut mendeklarasikan otonomi mereka dari kendali Kiev pada 2014, menyusul peristiwa Maidan, ketika protes jalanan yang diwarnai kekerasan menggulingkan pemerintah terpilih di Ukraina.

Putin mengklaim bahwa langkah untuk mengakui kedaulatan mereka datang sebagai akibat langsung dari kegagalan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk mengakhiri konflik berdarah di timur negara itu.