Tetapi,di era kapanpun, selama masih ada pola – pola penanganan represif dalam menyikapi aspirasi, sepanjang masih mempertontonkan kekuatan dan kekuasaaan, mengedepankan penindakan dengan alasan keamanan dan ketertiban, ketimbang dialog sosial, gambaran keadilan sulit dirasakan.
Tidak bisa dikatakan penyelesaian masalah seacar adil, jika keadilan yang tercipta masih menyisakan ketidakadilan, sekecil apapun ketidakadilan itu menerpa warga masyarakat.
Aspirasi dasar yang hampir pasti kita sepakati adalah janganlah rakyat menanggung beban yang tak sesuai dengan kemampuannya akibat dampak kebijakan yang dikeluarkan.
Selain berperilaku adil, tak kalah pentingnya membangun sikap sosial seperti dikatakan Pak Harmoko melalui kolom “Kopi Pagi” di media ini. Selain dapat mencegah konflik sosial, sekaligus guna memantapkan keadilan sosial dengan membangun rasa peduli sosial, empati sosial dan simpati sosial di kalangan masyarakat.
Melakukan aksi sosial, saling berbagi, memberikan hak kepada orang lain yang memang menjadi haknya, bukan malah mengambil hak orang lain, adalah cermin sifat rasa empati, peduli dan simpati sosial seperti diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa negara memiliki peran strategis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, setiap warga negara pun, utamanya pejabat dan tokoh masyarakat, perlu berbagai rasa keadilan terhadap sesama dengan memberikan hak kepada orang lain. Bukan sebaliknya mengambil hak orang lain, apalagi memaksakan kehendaknya untuk kepentingan diri sendiri dan koleganya.
Mari, para pejabat negeri, ciptakan rasa keadilan mulai dari diri sendiri. ( Azisoko *)
.jpg)
.jpg)
.webp)
