"Jika terbukti bersalah, walau terjadi diluar lingkungan dan jam kerja, aturannya tegas. Tidak bisa jadi bagian RSUD. Jadi kita sedang tunggu proses hukum, azas praduga tak bersalah dulu," paparnya.
Menanggapi atas adanya penangkapan Karyawan RSUD Kota Bogor oleh Polres Bogor dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, Korp Alumni HMI (KAHMI) Bogor mendesak Wali Kota Bogor, melakukan tes urin seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor.
Pengurus Bidang Pembangunan Daerah KAHMI Bogor, Dwi Arsywendo mengatakan harus ada tindakan yang di ambil Walikota Bogor untuk melakukan tes urin terhadap semua ASN di Kota Bogor termasukpegawai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Kami meminta Pak Bima Arya selaku Walikota untuk melakukan tes urin semua ASN dan pegawai perumda, agar menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas narkoba," ujarnya.
Lihat juga video “Kota Tua Tetap jadi Pilihan Warga untuk Berwisata Meski Pandemi Covid-19 Masih Terjadi”. (youtube/poskota tv)
Menurut Dwi, penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan tidak dapat ditolerir.
Sebab, hal itu akan menciptakan kegagalan good governance yang selama ini digaungkan Pemkot Bogor.
"Bagaimana mau memberikan pelayanan yang baik, bila ada penyalahgunaan narkoba di dalamnya," tegasnya.
Selain itu, Dwi juga mendesak tes urin juga dilakukan di lingkungan DPRD Kota Bogor.
"Itu juga demi menciptakan lingkungan DPRD yang bersih dari narkoba," katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal penangkapan oknum karyawan RSUD, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengaku belum bisa berkomentar banyak.
"Saya masih konfirmasi dulu," ucapnya. (billy adhiyaksa)
