ADVERTISEMENT

Persoalan Minyak Goreng dan Harga Kedelai Karena Manajemen yang Tak Pas, Padahal Jokowi Bikin Perpres Badan Pangan

Minggu, 13 Februari 2022 21:24 WIB

Share
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet. (ist) Anggota Fraksi PKS DPR Slamet,
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet. (ist) Anggota Fraksi PKS DPR Slamet,

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPR dari Fraksi PKS menilai harga tempe dan tahu berpotensi mengalami kenaikan akibat harga kedelai impor yang merangkak naik.

"Kenaikan kedelai impor itu berdampak naiknya harga tempe dan tahu, dan ditambah lagi kenaikan harga minyak goreng yangmasih dirasakan masyarakat," terang anggota Komisi IV DPR Slamet yang dihubungi di Jakarta, Minggu malam (13/2/2022).

Itu disampaikan Slamet menanggapi kenaikan harga impor kedelai. "Karena kenaikan harga kedelai impor tersebut, sehingga ukuran tempe dan tahu yang dijual di masyarakat menjadi kecil," tutur Slamet yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat IV.

Ia menambahkan kenaikan harga kedelai impor ini menjadi beban masyarakat, apalagi mereka masih merasakan kenaikan harga minyak goreng. "Ini menjadi beban masyarakat," terang Slamet.

 

Slamet menegaskan persoalan minyak goreng dan kenaikan harga kedelai terjadi karena manajemen yang tidak pas dalam penanganan bahan pangan.

"Kita harus mencari akar permasalahan terlebih dahulu, karena kalau akar masalahnya tidak diperbaiki maka persoalan ini akan muncul lagi," tutur Slamet.

Ia menambahkan siklus ini akan terus berulang, dan ujung-ujungnya Pemerintah melakukan operasi pasar, itu tidak memecahkan persoalan sehingga masalah bahan pangan akan muncul lagi.

Slamet menjelaskan Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang pembentukan Badan Pangan tapi sudah delapan bulan badan tersebut belum muncul juga.

 

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT