ADVERTISEMENT

Menteri BUMN Erick Thohir Meminta Berbagai Pihak untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim

Kamis, 10 Februari 2022 15:42 WIB

Share
Erick Thohir dan Peserta Webinar bertajuk
Erick Thohir dan Peserta Webinar bertajuk "Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum/Terminal di Indonesia: Dikelola Sendiri vs Partner Strategis (Internasional). (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dalam 5 Arahan Strategis Nasional sesuai Visi Indonesia 2045, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur telah menjadi agenda besar bersama.

Termasuk dalam sektor maritim agar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bisa mewujudkan potensinya menjadi poros maritim dunia. 

"Upaya membangun budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri BUMN, Erick Thohir saat memberikan sambutan kunci dalam Webinar bertajuk "Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum/Terminal di Indonesia: Dikelola Sendiri vs Partner Strategis (Internasional)" yang diadakan oleh Himpunan Ahli Kepelabuhanan Indonesia (HAPI), Rabu (9/2/2022).

Menurut Erick, berbagai inisiatif strategis dilakukan, seperti langkah membentuk holding Pelindo (Pelabuhan Indonesia) untuk meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan pada tingkat global.

"Integrasi ini telah membuat posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke delapan di dunia yaitu sebesar 16,7 (juta) TEUs, twenty foot equivalent units," terangnya.

Erick menambahkan, sinergi Pelindo dengan berbagai stakeholder juga perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi kepelabuhanan Indonesia.

"Sinergi nasional antara Pelindo dengan berbagai stakeholder, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, pihak swasta nasional, ataupun melalui aliansi bisnis dengan mitra luar negeri yang tentunya untuk membawa dampak positif bagi perekonomian nasional," paparnya.

Erick menekankan kerja sama dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia tersebut harus tetap didasari pada prinsip good corporate governance.

"Sesuai best practice melalui analisis cost and benefit yang mendalam sehingga tidak akan merugikan negara," tegas Erick.

"Kerja sama tersebut harus dilakukan dengan pihak-pihak yang profesional, yang memiliki track record bagus dan telah terbukti berhasil dalam mengelola pelabuhan internasional sehingga bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia," sambungnya.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT