Luhut Naikan DKI Level 3 PPKM, Pameran IIMS 2022 Diundur hingga Maret

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Akhirnya Dyandra Promosindo memutuskan untuk menggunakan plan B dengan menggeser jadwal Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 yang semula dijadwalkan pada 17 – 27 Februari 2022 ke tanggal alternatif yaitu 31 Maret – 10 April 2022.

Sebagai Professional Event Organizer, Dyandra Promosindo memutuskan untuk menunda penyelenggaraan IIMS 2022 dengan mengutamakan faktor kesehatan, keselamatan dan kenyamanan para pihak yang terlibat dalam pameran IIMS 2022.

“Kami selalu memantau perkembangan dari penularan Covid-19. Segala langkah telah kami pertimbangkan, termasuk saran dan masukan dari calon exhibitors yang juga memiliki concern yang sama terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid – 19,” ucap Hendra Noor Saleh, Presiden Direktur Dyandra Promosindo.

“Dan sebagai upaya mengambil tindakan preventif, kami menggeser pelaksanaan IIMS 2022, tetap di semester satu tahun ini, yaitu 31 Maret hingga 10 April 2022. Kita semua berharap situasi semakin kondusif dan kami akan selalu mematuhi anjuran pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kami berharap hal ini dapat berkontribusi untuk membantu pencegahan penularan di DKI Jakarta,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Keputusan ini diambil sejalan dengan kondisi PPKM Level 3 DKI Jakarta yang diumumkan hari ini (07/02) oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peningkatan level PPKM Jabodetabek, DIY, Bali Bandung raya naik ke level 3.

Terlebih lagi, data terbaru dari BNPB (06/02), jumlah tambahan kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 36.057 orang dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Selain itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan kenaikan kasus Corona masih akan terjadi dalam dua sampai tiga pekan ke depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga merekomendasikan terkait pelaksanaan work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan di daerah aglomerasi Jabodetabek.

Rekomendasi tersebut adalah mengizinkan pegawai ASN yang masuk kantor hanya 10 persen dari total pegawai di instansi pemerintahan tersebut. Hal ini sejalan dengan SE (Surat Edaran) Menpan RB No. 01/2022 yang mengatur di wilayah PPKM Level 2 paling banyak 50 persen. (ichsan)