JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengungkapkan, faktor pemerintah 'menarik rem darurat' atau memberlakukan pengetatan kegiatan masyarakat, bila keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 melonjak tajam.
"Apabila terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka bisa dilakukan pengetatan. Jadi selama ini cara mengambil keputusannya begitu," ujar Anies di Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022).
Anies mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, untuk saat ini tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 sangat terkendali sehingga belum saatnya 'tarik rem darurat'.
"Nah saat ini situasinya masih bisa terlihat, dibilang secara jumlah masih relatif agak kecil. Nah kita pantau ke depan tapi tidak menutup semua kemungkinan," jelasnya.
Dikatakannya, bila berkaca pada gelombang kedua Covid-19 di bulan Juni-Juli 2021, tingkat keterisian rumah sakit saat itu sangat tinggi, sehingga pemerintah harus menambah jumlah kapasitas tempat tidur.
Sehingga saat itu tidak ada pilihan selain mengetatkan aturan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
"Untuk kita mencegah penularan maka kita taati protokol kesehatan. Nah ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama satu setengah tahun, hampir dua tahun ini," pungkas Anies.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan, tingkat keterisian bed occupancy rate (BOR) atau tempat tidur di 140 rumah sakit rujukan sebesar 57 persen dari kapasitas yang tersedia.
"BOR dari 4445 terpakai 2593," ujar Ariza sapaan akrabnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/1/2022) malam.
Sementara keterisian Intensive Care Unit (ICU) saat ini mencapai 22 persen dari kapasitas yang tersedia.
"ICU dari 651 terpakai 145, ada peningkatan," pungkasnya. (yono)
.png)
