Diskusi JK dan HL 717, Bahas Pemilu 2024 dan Masalah Pemindahan IKN

Jumat 28 Jan 2022, 20:58 WIB
Jusuf Kalla bersama HL 717.

Jusuf Kalla bersama HL 717.

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sebuah pertemuan langka yang membahas masalah politik dan situasi negara terkini terjadi di kediaman Wakil Presiden dua kali (2004-2009 dan 2014-2019) Jusuf Kalla Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu.

Berbagai masalah mulai dari yang ringan-ringan sampai yang ngeri-ngeri sedap dibahas dalam diskusi antara JK dengn tujuh awak kelompok kajian strategis Hang Lekir (HL 717), atau diskusi JK dan HL 717..

Dari pertemuan tersebut, bisa disimpulkan bahwa JK menjadi figur yang cukup sibuk karena akan banyak ditemui para tokoh atau lembaga yang punya minat membahas suasana sosial politik jelang pemilu 2024.

Seperti sebelumnya JK juga bertemu dengan sembilan jenderal purnawirawan TNI di tempat yang sama.

Diskusi JK dan HL 717 JK dimulai dengan membahas masalah pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Menurut JK yang siang itu tampil segar bugar, situasi politik menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden boleh disebut "romantis" dan "tidak jelas" atau "tidak menentu".

Disebut romantis, kata JK dimana berbagai pihak yang ingin mencalonkan diri jadi presiden/wakil presiden berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai cara.

Hal yang sama juga dilakukan sejumlah partai politik untuk melakukan pendekatan agar partainya dipercaya pada 2024 nanti.

Dalam kaitan romantis JK mengilustrasikan dalam dunia cinta asmara, orang yang terlibat dalam cinta asmara selalu saling mengadakan pendekatan, suasana ini yang disebut JK sebagai suasana romantis.

Sebenarnya pembicaraan antar kelompok HL 717 dengan JK cukup seru bahkan menyerempet masalah yang cukup sensitif. Namun tidak semua masalah bisa dikemukakan karena sangat confidential.

Menurut JK suasana romantis politik jelang 2024 ini, antara lain ditandai dengan munculnya calon yang disebut oleh lembaga survei punya elektabilitas tinggi tapi tidak didukung partainya (baca pimpinan partainya).

Berita Terkait

Sabar Menunggu Pengesahan UU IKN

Sabtu 29 Jan 2022, 06:50 WIB
undefined

News Update