JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Impor gas Elpiji tembus Rp80 triliun menurut Presiden Joko Widodo, dalam penuhi kebutuhan Nasional yang mencapai Rp100 triliun.
Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan subsidi untuk sampai ke masyarakat.
"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun," terang Jokowi saat meresmikan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).
"Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun," ujar Presiden dalam sambutannya.
Kepala Negara kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor.
"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. "Hampir mirip dengan elpiji," lanjutnya.
Presiden menambahkan proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products.
Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.
"Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," paparnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor gas Elpiji tembus Rp80 triliun sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu.
Presiden menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
